JURNALISPOS.CO.ID, TANGERANG — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang memperkuat pengawasan internal sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan integritas penyelenggaraan pemasyarakatan.
Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan, termasuk dengan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat maupun yang berkembang di ruang publik.
Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Beni Hidayat, menegaskan bahwa setiap informasi yang masuk tidak langsung disimpulkan sebagai sebuah fakta. Petugas terlebih dahulu melakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan.
“Setiap informasi yang masuk kami respons dengan cepat melalui proses verifikasi. Kami ingin memastikan setiap informasi yang beredar benar-benar sesuai dengan fakta, sehingga langkah yang kami ambil juga memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Beni.
Menurutnya, mekanisme tersebut menjadi bagian dari keterbukaan Lapas terhadap pengawasan publik sekaligus upaya mencegah berkembangnya informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Selain verifikasi informasi, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan rutin maupun insidental, termasuk inspeksi mendadak (sidak) dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH) dari unsur TNI dan Polri.
Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat deteksi dini sekaligus mencegah peredaran handphone dan narkoba di lingkungan Lapas.
“Komitmen kami jelas, handphone dan narkoba tidak boleh beredar di dalam Lapas. Karena itu, pengawasan kami lakukan secara rutin, termasuk melalui sidak bersama TNI dan Polri. Sinergi ini penting untuk memperkuat upaya pencegahan sekaligus menjaga Lapas tetap aman dan tertib,” katanya.
Dalam pelaksanaan sidak, jajaran Lapas bersama unsur TNI dan Polri melakukan pemeriksaan di sejumlah area blok hunian. Setiap temuan kemudian menjadi bahan evaluasi, sementara apabila ditemukan pelanggaran, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen menjalankan Program Zero Halinar atau zero handphone, pungutan liar, dan narkoba.
Beni menegaskan, program tersebut tidak boleh berhenti sebatas slogan, tetapi harus diwujudkan melalui pengawasan yang konsisten dan tindakan nyata.
“Zero Halinar tidak boleh berhenti sebagai slogan. Pencegahan, pengawasan, dan evaluasi harus terus berjalan. Apabila ditemukan pelanggaran dan telah terbukti melalui pemeriksaan, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan,” tegasnya.
Komitmen tersebut juga ditunjukkan ketika jajaran Lapas Kelas I Tangerang menindaklanjuti informasi yang berkembang di ruang publik pada Jumat (21/8).
Petugas melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, termasuk menyangkut identitas, alamat, waktu pengambilan dokumentasi, hingga dugaan adanya fasilitas khusus.
Berdasarkan hasil verifikasi internal yang dilakukan jajaran Lapas, sejumlah narasi yang berkembang disebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Petugas menyatakan informasi terkait identitas, alamat, waktu pengambilan dokumentasi, maupun dugaan adanya fasilitas khusus tersebut tidak terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.
Meski informasi tersebut tidak terbukti, Beni mengatakan proses verifikasi tetap penting karena setiap informasi yang masuk dapat menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan yang berjalan.
“Kami memahami bahwa kepercayaan publik dibangun melalui tindakan nyata. Karena itu, setiap informasi yang masuk tetap kami jadikan bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan di Lapas Kelas I Tangerang,” ujarnya.
Beni menambahkan, penguatan pengawasan akan terus dilakukan melalui pemeriksaan internal, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta respons terhadap informasi yang berkembang di masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga lingkungan pemasyarakatan tetap aman dan tertib sekaligus memperkuat budaya integritas di Lapas Kelas I Tangerang.
Dengan mekanisme verifikasi dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, Lapas Kelas I Tangerang menegaskan komitmennya untuk membangun penyelenggaraan pemasyarakatan yang transparan, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (Mil)
