Wabup Najib Hamas Target Tahun Ini SPPG di Kabupaten Serang Miliki Sertifikat

Rabu, 22 April 2026 - 17:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wabup Najib Hamas Target Tahun Ini SPPG di Kabupaten Serang Miliki Sertifikat

Wabup Najib Hamas Target Tahun Ini SPPG di Kabupaten Serang Miliki Sertifikat

JURNALISPOS.CO.ID, KAB. SERANG – Wakil Bupati (Wabup) Serang Muhammad Najib Hamas menargetkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Serang tahun ini sudah bersertifikat atau memiliki sertifikat. Sertifikat merupakan syarat yang harus dimiliki SPPG agar tidak di-suspend atau ditutup agar tidak beroperasi kembali.

Hal ini disampaikan Najib Hamas usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi dengan Badan Gizi Nasional di Aston Hotel Serang pada Rabu, 22 April 2026. Turut hadir Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen. TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, Gubernur Banten Andra Soni, Unsur Forkopimda tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para Ketua Satgas MBG tingkat kabupaten dan kota se Provinsi Banten.

“Saya hadir di acara rapat koordinasi daerah bersama Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Bapak Letjen TNI (Purn), Dadang Hendrayudha, Pak Gubernur Banten Andra Soni, dan para Satgas MBG kabupaten kota se-Banten,” ujarnya kepada wartawan.

Najib Hamas menyebutkan, ada 3 poin yang disampaikan Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Bapak Letjen TNI (Purn), Dadang Hendrayudha pertama untuk memastikan pelayanan MBG di Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Serang sesuai dengan SOP (Standar Operasional). Kedua penerima manfaat yang belum rata mendapatkan MBG dipastikan lintas dinas OPD melakukan validasi penerima manfaat sesuai dengan arahan BGN. “Di antaranya adalah siswa didik yang formal, informal non formal kemudian 3B, balita, ibu menyusui, ibu hamil,” terangnya.

Baca Juga :  Tinjau 2 Pos Pam, Wabup Najib Hamas Pastikan Pemudik Aman dan Nyaman Lintasi Anyar-Cinangka

Kemudian ketiga, Najib Hamas memastikan yang terpenting adalah untuk memastikan semua SPPG agar segera menyelesaikan proses sertifikasi di antaranya adalah SLHS atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Karenanya SLHS merupakan salah satu indikator keseriusan para mitra dapur untuk melayani masyarakat penerima manfaat, sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto. “Mudah-mudahan ini jadi bagian penguatan layanan. Kemarin juga sudah dikumpulkan mitra yayasan se Banten,” katanya.

Berkenaan dengan SLHS, Najib Hamas menargetkan pada tahun ini semua SPPG di Kabupaten Serang sudah memiliki Sertifikat SLHS. “Sebagian sudah, ini targetnya 2026 semua harus bersertifikat, karena kalau tidak sertifikat berpotensi untuk ditutup secara permanen atau di-suspend,” tegasnya.

Di Kabupaten Serang, sebut Najib Hamas ada 6 SPPG yang operasionalnya dihentikan atau di-suspend yang didominasi belum memiliki Sertifikat SLHS. Pihaknya juga sudah mengunjungi beberapa SPPG yang di-suspend agar segera melakukan perbaikan dan kembali normal melakukan pelayanan.

“Kemarin ada 6 SPPG di-suspend, 4 sudah kita kunjungi dan lagi ada perbaikan. Kemudian 2 lagi akan kita kunjungi di antaranya di Jawilan. Adapun untuk jumlah SPPG di Kabupaten Serang 200 lebih. Nanti akan bertambah 30 sampai 40 yang saat ini sedang proses persiapan untuk disurvei kelayakan dari dapurnya,” paparnya.

Baca Juga :  Peringati HUT ke-107 Damkar, Bupati Serang Ajak Tingkatkan Pengetahuan Mitigasi Bencana

Najib Hamas menyebutkan, MBG untuk melayani masyarakat bukan makanan kenyang akan tetapi yang bergizi maka kandungan kalori, proteinnya harus sesuai standar BGN. Sehingga, perlu adanya fungsi layanan dari ahli gizi di masing-masing dapur MBG.

“Jadi penekanannya dipastikan SOP berjalan sesuai dengan standar, termasuk di dalamnya adalah penentuan menu. Menu sesuai dengan kebutuhan gizi yang diatur oleh BGN,” ungkapnya.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha meminta meminta pemerintah daerah di Provinsi Banten untuk memperketat pengawasan pelaksanaan Program MBG. Disamping itu, kepala daerah, satgas, dan seluruh mitra harus memastikan layanan MBG berjalan sesuai standar.

“Semua anggaran MBG ini untuk rakyat. Bahan baku Rp10 ribu harus menggerakkan rantai pasok daerah. Kalau rantai pasok siap, petani dan pelaku usaha di bawah ikut sejahtera,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menegaskan BGN tak segan memberikan sanksi bagi dapur MBG yang tidak memenuhi standar. Mulai dari SP1, SP2, SP3, sampai penutupan. Ia mencontohkan salah satu SPBG di Cilegon yang ditutup setelah ditemukan pelanggaran.

“Setiap hari ada sampel makanan yang disimpan. Kalau ada kejadian, kita uji lab untuk memastikan asal masalahnya,” kata Dadang. (Salsa)

Berita Terkait

Bupati Tangerang Apresiasi Kepedulian Umat Buddha Lewat Penanaman Mangrove
Kapolresta Tangerang Pastikan Ibadah Kenaikan Isa Almasih Berlangsung Aman dan Kondusif
Presiden Prabowo RI Salurkan Sapi Kurban 1,1 Ton untuk Masyarakat Kota Tangerang
Korem 052/Wkr Laksanakan Rehab Dua Panti Asuhan Secara Bersamaan
Bank Sampah 102 di Cibodasari Tak Sekadar Kelola Sampah, Juga Hadirkan Program Sosial
Dosen FIKOM Universitas Mercu Buana Gelar PkM untuk Perkuat Literasi Digital Siswa SMAN 7 Bekasi
Dalam PkM FIKOM UMB, Dewi Ambarsari Tekankan Pentingnya Komunikasi Interpersonal bagi Siswa SMAN 7 Bekasi
Melalui PkM, FIKOM UMB Bekali Siswa SMAN 7 Bekasi Terkait Literasi Digital dan Strategi Komunikasi

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 19:06 WIB

Bupati Tangerang Apresiasi Kepedulian Umat Buddha Lewat Penanaman Mangrove

Kamis, 14 Mei 2026 - 18:39 WIB

Kapolresta Tangerang Pastikan Ibadah Kenaikan Isa Almasih Berlangsung Aman dan Kondusif

Kamis, 14 Mei 2026 - 18:11 WIB

Presiden Prabowo RI Salurkan Sapi Kurban 1,1 Ton untuk Masyarakat Kota Tangerang

Kamis, 14 Mei 2026 - 17:53 WIB

Korem 052/Wkr Laksanakan Rehab Dua Panti Asuhan Secara Bersamaan

Kamis, 14 Mei 2026 - 17:21 WIB

Bank Sampah 102 di Cibodasari Tak Sekadar Kelola Sampah, Juga Hadirkan Program Sosial

Berita Terbaru