JURNALISPOS.CO.ID, SERANG – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, peran media siber dinilai sangat penting dalam mendukung percepatan program digitalisasi pemerintahan. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi interaktif yang dipandu oleh perwakilan Bidang Aspim Pemprov Banten, Kusma, dengan menghadirkan jajaran pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Se-Provinsi Banten dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Banten.
Dalam Sambutannya, Ketua SMSI Provinsi Banten, Lesman Bangun, memaparkan pentingnya transformasi dan kemajuan media online agar tetap relevan dan maksimal dalam memberikan informasi edukatif kepada masyarakat. Menurutnya, perusahaan media siber saat ini tidak boleh hanya terpaku pada situs web saja.
“Perusahaan Pengelola media online wajib memperluas jangkauannya dengan mengoptimalkan berbagai platform media sosial seperti Facebook, TikTok, dan YouTube. Dimana berita yang sudah tayang di masing-masing website harus didistribusikan ke media sosial tersebut agar penyebaran informasi lebih masif dan masyarakat tidak ketinggalan informasi berita, Selain itu, insan pers juga harus menjadi garda terdepan sebagai penangkal hoaks di era digital,” tegas Lesman Bangun.
Lanjut dalan diskusi temu media, , Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Komunikasi (PIKK) Dinas Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Akhmad Subhan Syafa’at, SH., menyatakan bahwa pemerintah daerah terus bergerak cepat merespons instruksi pemerintah pusat terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Digitalisasi ini tidak hanya menyasar masyarakat, tetapi juga diterapkan ketat pada internal Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun P3K.
“Zaman sudah berubah, semua instansi kini beralih dari sistem manual ke digital, termasuk penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan transaksi identitas digital. Bahkan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), diklat bagi ASN sekarang fokus pada peningkatan literasi digital,” ujar Akhmad Subhan dalam paparannya.
Subhan juga menambahkan bahwa digitalisasi membawa dampak besar pada efisiensi anggaran daerah. Rapat-rapat koordinasi kini lebih banyak memanfaatkan ruang pertemuan virtual (online meeting) ketimbang harus melakukan perjalanan dinas ke luar kota.
“Efisiensi dari pengurangan biaya perjalanan dinas ini bisa dialihkan ke program pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di sinilah kami memerlukan kolaborasi dan sinergi dari rekan-rekan media online untuk mengedukasi masyarakat. Media harus hadir untuk menginformasikan pencapaian pembangunan pemerintah yang mungkin belum diketahui publik secara luas,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris SMSI Provinsi Banten, Nasrudin, dalam sumbernya mengupas tuntas strategi penguatan media siber agar tetap aktif, sehat, dan berdampak. Ia menyoroti tingginya angka pengguna internet yang kini sudah merambah hingga ke pelosok desa di Banten.
“Tingginya penetrasi internet di pelosok harus dibarengi dengan pemanfaatan media sosial yang bijak. Strategi penguatan media siber terletak pada kecepatan dan akurasi. Kita harus mengedukasi masyarakat di tingkat terbawah agar mampu menyaring informasi dan bersama-sama memerangi penyebaran berita hoaks,” jelas Nasrudin.
Menutup diskusi, narasumber senior H. Nana Sutisna dosen dari fakultas ini menyampaikan, ia turut memperkuat pandangan para pembicara sebelumnya. Ia menekankan bahwa sinergi antara media dan pemerintah adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah di era modern.
“Media siber harus menjadi jembatan digital yang kokoh. Ketika pemerintah daerah melakukan digitalisasi layanan publik, media bertugas mengemas informasi tersebut menjadi konten yang mudah dipahami, menarik, dan bersih dari hoaks, sehingga masyarakat di pelosok Banten benar-benar merasakan manfaat nyata dari program penataan daerah,” pungkas H. Nana Sutisna. (Red)
