JURNALISPOS.CO.ID, SERANG – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program prioritas Banten Cerdas. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Lapangan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (4/5/2026).
Dalam sambutannya, Andra menekankan bahwa pemerataan pendidikan menjadi kunci dalam mewujudkan masyarakat Banten yang maju, adil, merata, dan bebas dari korupsi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperluas kebijakan Sekolah Gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKh swasta.
“Pemprov Banten akan terus melaksanakan program-program untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada anak-anak Banten agar mendapatkan hak pendidikan,” ujar Andra.
Ia menjelaskan, program Sekolah Gratis yang mulai dijalankan pada 2025 akan terus diperluas pada 2026 dengan berbasis evaluasi, agar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Tahun pertama kita laksanakan, tahun ini kita evaluasi agar Program Sekolah Gratis semakin efektif dan dirasakan langsung manfaatnya,” katanya.
Selain memperluas akses, Pemprov Banten juga mendorong peningkatan kualitas sekolah yang menjadi mitra program. Menurutnya, pemerataan pendidikan tidak hanya menyangkut akses, tetapi juga mutu layanan yang diterima siswa.
Untuk menjangkau lebih banyak peserta didik, Pemprov Banten juga tengah menjajaki kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama guna mengakomodasi sekolah berbasis keagamaan, khususnya Madrasah Aliyah (MA).
“Kita ingin memastikan bahwa anak-anak yang memilih pendidikan berbasis agama juga mendapatkan kesempatan yang sama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Jamaludin, menyampaikan bahwa perluasan program Sekolah Gratis, termasuk untuk Madrasah Aliyah, ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2026.
“Kami sedang berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Insya Allah pelaksanaan dimulai bulan Juli,” ujarnya.
Ia menambahkan, skema pembiayaan program masih dalam tahap penghitungan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Besaran bantuan akan disesuaikan dengan rata-rata biaya pendidikan di masing-masing sekolah.
Program ini bertujuan memastikan tidak ada anak di Banten yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, sekolah mitra diwajibkan menggratiskan biaya utama pendidikan seperti SPP dan biaya operasional lainnya.
Pemprov Banten juga akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah tidak segan menghentikan kerja sama dengan sekolah terkait.
“Harapannya, semua anak harus sekolah. Tidak boleh ada yang tidak sekolah hanya karena masalah biaya,” ujarnya. (sudirman)
