JURNALISPOS..ID, KOTA TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang memperkuat tata kelola belanja daerah melalui penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Selain mendorong transaksi yang lebih mudah dan transparan, kebijakan ini diharapkan memperluas peluang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, mengatakan penerapan KKPD merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“KKPD bukan sekadar perubahan metode pembayaran dari tunai menjadi nontunai, tetapi langkah untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Karena itu, penggunaannya harus disertai kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab setiap aparatur,” ujar Herman saat Sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Ruang Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (22/10/2026).
Ia menegaskan, keberhasilan penerapan KKPD bergantung pada pemahaman aparatur dalam mencatat transaksi, mengendalikan belanja, serta menyusun dokumen pertanggungjawaban. Setiap transaksi harus sesuai ketentuan, dilengkapi bukti yang sah, dan diselesaikan tepat waktu.
“Digitalisasi harus membuat pengelolaan anggaran semakin tertib dan efisien, bukan hanya mempermudah transaksi. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Herman juga mendorong sinergi penggunaan KKPD dengan sistem pengadaan digital, termasuk Katalog Elektronik yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Integrasi tersebut diharapkan dapat menyederhanakan proses belanja perangkat daerah sekaligus memperkuat transparansi pengadaan.
Di sisi lain, pemanfaatan Katalog Elektronik dinilai dapat memperluas kesempatan UMKM dan penyedia produk lokal untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah. Dengan demikian, belanja daerah tidak hanya mendukung operasional pemerintahan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Belanja pemerintah bukan hanya soal memenuhi kebutuhan perangkat daerah, tetapi juga harus memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Kita ingin tata kelola belanja yang semakin baik turut membuka peluang bagi UMKM lokal untuk berkembang dan menggerakkan ekonomi Kota Tangerang,” ungkap Herman.
Ia berharap penerapan KKPD yang didukung kompetensi aparatur, pengawasan internal, dan pemanfaatan teknologi dapat memperkuat akuntabilitas keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Keberhasilan digitalisasi harus terlihat dari manfaatnya, mulai dari pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, pelayanan publik yang semakin baik, dan UMKM lokal yang memiliki kesempatan untuk tumbuh,” pungkasnya. (Jenni)
