JURNALISPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengajak seluruh pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan memberikan data yang benar kepada petugas resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Pendataan ini menjadi langkah penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Mugiya Wardhany mengatakan, masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui informasi apa saja yang akan dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026. Seluruh data yang dihimpun bertujuan untuk menggambarkan kondisi dunia usaha secara menyeluruh.
“Pelaku usaha tidak perlu khawatir. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha di Kota Tangerang untuk memberikan informasi yang benar saat didatangi petugas resmi BPS,” jelas Mugiya, Jumat (3/7/26).
Dalam pelaksanaannya, petugas akan mendata informasi dasar usaha, seperti nama perusahaan atau usaha, alamat lengkap, Nomor Induk Berusaha (NIB), status badan usaha, kegiatan utama atau sektor usaha berdasarkan KBLI, produk utama, serta jaringan usaha.
”Selain itu, petugas juga akan mengumpulkan data mengenai jumlah tenaga kerja, penggunaan internet dalam kegiatan usaha, aktivitas lingkungan, kegiatan ekonomi kreatif, serta kepemilikan sertifikat halal. Informasi tersebut dibutuhkan untuk memotret karakteristik dunia usaha saat ini, termasuk perkembangan ekonomi digital,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Sensus Ekonomi 2026 juga menghimpun data ekonomi berupa nilai pengeluaran, pendapatan, dan aset perusahaan selama tahun 2025. BPS juga mengumpulkan beberapa informasi pendukung, seperti kepemilikan izin BPOM, keterlibatan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), keterlibatan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta keterangan perumahan, kepemilikan aset, dan anggota keluarga.
Mugiya menambahkan, seluruh informasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan data struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan yang dibutuhkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
“Kami mengajak seluruh pelaku usaha di Kota Tangerang untuk menerima petugas resmi BPS dan memberikan data yang benar. Partisipasi masyarakat akan menghasilkan data yang berkualitas sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran,” tutupnya. (Marsudin)
