JURNALISPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten melalui Program Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang menyasar sejumlah kebutuhan infrastruktur di wilayah Kota Tangerang.
Pada 2026, sebanyak 34 titik di Kota Tangerang mendapat intervensi melalui program tersebut sebagai bagian dari sinergi pembangunan antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat pembangunan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.
“Sinergi antara Pemkot Tangerang dan Pemprov Banten telah berjalan dalam beberapa tahun dan akan terus dikembangkan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan di masyarakat di setiap wilayahnya,” ungkap Maryono, Rabu (23/9/26).
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tangerang, Decky Priambodo, menambahkan Program PSU merupakan program Pemerintah Provinsi Banten yang dilaksanakan melalui perangkat daerah yang menangani bidang perumahan dan permukiman.
Program tersebut menyasar pembangunan prasarana, sarana dan utilitas di kabupaten dan kota di Provinsi Banten.
“Programnya dari Pemerintah Provinsi Banten yang diturunkan melalui Dinas Perkimtan. Mereka mempunyai program pembangunan PSU, prasarana, sarana dan utilitas, yang tersebar di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Banten,” ujar Decky.
Ia menyebutkan, pada 2026 terdapat 34 lokasi di Kota Tangerang yang mendapat intervensi. Pembangunan di setiap lokasi disesuaikan dengan kebutuhan wilayah, antara lain sistem jaringan jalan di kawasan permukiman, sistem drainase, hingga balai warga.
“Yang biasanya ditangani adalah sistem jaringan jalan di wilayah permukiman. Yang kedua, sistem drainasenya, dan yang ketiga juga balai warga,” katanya.
Decky menjelaskan, penentuan lokasi dilakukan melalui proses sinkronisasi antara program Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang. Usulan yang masuk dicocokkan agar pembangunan yang dilakukan tidak tumpang tindih dengan program yang telah direncanakan pemerintah kota.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan juga disesuaikan dengan karakteristik dan prioritas masing-masing wilayah. Pemkot Tangerang memiliki pendekatan prioritas dengan mempertimbangkan program yang memberikan dampak besar bagi masyarakat, sementara Pemprov Banten juga membawa usulan yang berasal dari kebutuhan masyarakat melalui proses reses.
“Kolaborasi pembangunan diarahkan untuk mendukung penanganan kawasan permukiman yang membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur. Intervensi dapat mencakup jalan, drainase, sanitasi, persampahan, air, hingga aspek rumah layak huni sesuai kebutuhan kawasan,” tutupnya. (Sudirman)
