JURNALISPOS.CO.ID, CILEGON – Gubernur Banten Andra Soni menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) DAS Cidanau antara PT Krakatau Tirta Industri (KTI), Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC), dan Perum Jasa Tirta II (PJT II) di Excellence Center PT KTI, Kota Cilegon, Jumat (22/5/2026).
Kerja sama tersebut menjadi kelanjutan dari upaya konservasi kawasan Rawa Danau dan daerah tangkapan air DAS Cidanau yang selama ini berperan penting dalam menjaga ketersediaan air baku bagi masyarakat maupun kawasan industri di wilayah hilir.
“Ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kerja sama yang sudah puluhan tahun dilaksanakan dalam rangka konservasi wilayah Rawa Danau, yang dikerjasamakan antara Forum Komunikasi DAS Cidanau dan pihak-pihak industri yang memanfaatkan air di wilayah hilir,” ujar Andra Soni.
Program PJLH DAS Cidanau kembali berjalan setelah sempat mengalami jeda pada 2024 akibat penyesuaian regulasi pengelolaan sumber daya air. Program yang telah berlangsung lebih dari dua dekade ini menjadi model kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem kawasan hulu.
Melalui skema tersebut, pihak pemanfaat air di wilayah hilir memberikan dukungan kepada masyarakat di kawasan hulu melalui kegiatan konservasi lingkungan, seperti menjaga tutupan lahan, mempertahankan vegetasi, serta melestarikan daerah tangkapan air.
Andra menegaskan, keberlangsungan konservasi kawasan hulu menjadi faktor penting untuk menjamin ketersediaan air baku di Kota Cilegon yang kebutuhan airnya terus meningkat seiring pertumbuhan industri dan masyarakat.
“Kita berharap kerja sama ini, pertama keberlangsungan konservasi berjalan dengan baik, kemudian alam atau lingkungannya terjaga dengan baik karena keterlibatan masyarakat setempat dalam kegiatan ini,” katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat menjadi elemen utama dalam menjaga keberlanjutan kawasan DAS Cidanau sebagai salah satu daerah tangkapan air strategis di Provinsi Banten.
“Kita sadar bahwa Cilegon membutuhkan air baku yang besar sehingga kita harus menjaga daerah-daerah tangkapan air kita agar berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur PT Krakatau Tirta Industri, Dendin Hermawan, menyebut program pembayaran jasa lingkungan DAS Cidanau telah menjadi salah satu contoh praktik konservasi berbasis kolaborasi yang dijadikan referensi nasional.
“PT KTI dan FKDC sudah bersepakat bertanda tangan, dan tahun ini melibatkan Perum Jasa Tirta II. Program pembayaran jasa lingkungan ini dibawa Bappenas RI menjadi bagian dari referensi ataupun percontohan di Indonesia,” kata Dendin.
Ia menjelaskan, program tersebut sempat mengalami jeda pada 2024 untuk menyesuaikan kebijakan baru terkait pengelolaan sumber daya air, namun kini kembali berjalan berkat dukungan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Banten.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal FKDC, NP Rahadian, mengatakan program PJLH saat ini melibatkan 12 Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan total luasan lahan konservasi mencapai 300 hektare, serta melibatkan sekitar 650 petani.
Menurutnya, pendekatan pembayaran jasa lingkungan menjadi strategi penting dalam menjaga kelestarian kawasan hulu agar sumber air untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri tetap terjaga.
“Tanaman yang dijaga adalah tanaman yang menghasilkan jasa lingkungan dan bukan tanaman cepat tebang,” ujarnya. (Sudirman)
