JURNALISPOS.CO.ID, JAKARTA – Sinergi antara Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terus diperkuat dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penguatan kolaborasi tersebut ditandai dengan percepatan pemutakhiran DTSEN Volume 2 Tahun 2026 yang telah diserahkan lebih awal oleh BPS kepada Kemensos dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, percepatan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama guna mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat waktu.
“Alhamdulillah ini atas kesepakatan bersama, agar penyaluran bisa lebih cepat, Ibu Kepala BPS beserta jajaran bisa mempercepat penyerahan DTSEN hasil pemutakhiran itu 10 hari lebih cepat, jadi biasanya tanggal 20, kita bisa terima tanggal 10, Alhamdulillah untuk Triwulan kedua ini kita sudah bisa terima pada tanggal 10,” kata Gus Ipul.
Ia menegaskan, DTSEN yang semakin solid menjadi fondasi penting dalam meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan II.
“Saya bersyukur sekali, Alhamdulillah DTSEN semakin solid, DTSEN terus dilakukan langkah-langkah nyata, sehingga errornya terus menurun,” ujarnya.
Selain untuk penyaluran bansos, data hasil pemutakhiran DTSEN juga dimanfaatkan sebagai basis dalam rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027.
“Jadi siswa Sekolah Rakyat ini tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan berbasis DTSEN, khususnya nanti adalah di Desil 1 dan Desil 2,” imbuhnya.
Dalam prosesnya, pemutakhiran DTSEN juga telah dipadankan dengan data kependudukan Dukcapil guna memastikan validitas dan ketepatan sasaran.
“Alhamdulillah pemadanan DTSEN dengan Dukcapil terus diperkuat,” kata Gus Ipul.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa hasil pemutakhiran DTSEN Volume 2 Tahun 2026 menunjukkan adanya perubahan data baik pada tingkat keluarga maupun individu.
Jumlah data keluarga tercatat meningkat dari 95,0 juta menjadi 95,3 juta keluarga, sedangkan data individu bertambah dari 289,0 juta menjadi 289,3 juta individu.
“Ini kami mutakhirkan ada yang meninggal sekitar 314 ribu berdasarkan SIAK, dan waktu kami ground check juga kami menemukan ada yang meninggal 356 ribu. Tetapi juga ada yang lahir baru, ada yang melakukan reaktifasi NIK dan kartu keluarga, sehingga net-nya tadi yang sudah saya sampaikan,” katanya.
Lebih lanjut, BPS juga mencatat adanya inclusion error dalam penyaluran bantuan sosial, meskipun dalam persentase yang sangat kecil.
“Kami menemukan adanya inclusion error yang hanya 11.014 (KPM) atau sebesar 0,06 persen dari penerima bansos Triwulan ke-1. Di mana total penerima bansos Triwulan ke-1 adalah sebesar 18,15 juta keluarga,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
