JURNALISPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Jusman Said, serap aspirasi warga Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang terkait Bansos, BPJS hingga jalan lingkungan melalui kegiatan Reses II di Lapangan Badminton RT01/RW05.
Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan pelayanan publik secara langsung kepada wakil rakyat.
Usai kegiatan Reses II masa sidang 2025-2026 pada Minggu 29 Maret 2026, Jusman Said menyampaikan bahwa terdapat sejumlah poin utama yang menjadi perhatian warga. Salah satunya terkait bantuan sosial (bansos), khususnya mengenai ketidakjelasan posisi desil penerima bantuan.
“Banyak warga merasa belum mendapatkan bansos karena ketidakjelasan berada di desil berapa. Ada yang berada di desil 6 sehingga tidak mendapatkan bantuan, padahal pendapatannya hanya sekitar Rp1,2 juta per bulan. Untuk perubahan desil memang prosesnya lama, tapi saya sampaikan tetap diajukan dan ditunggu prosesnya,” ujar Jusman Said Anggota Komisi II dari Fraksi Nasdem, Rabu (1/4/26).
Selain bansos, warga juga menyampaikan kekhawatiran terkait status kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan. Menanggapi hal tersebut, Jusman memastikan bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah mengambil langkah antisipatif agar tidak ada warga yang tidak terlayani saat membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Walaupun BPJS PBI dinonaktifkan, apabila warga datang ke rumah sakit umum (RSUD) Kota Tangerang. Insya Allah tetap akan dicover, karena Pemerintah Kota Tangerang mengambil alih,” imbuhnya
“Kami sudah memanggil Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan pihak BPJS supaya tidak ada warga Kota Tangerang yang datang ke rumah sakit lalu tertolak atau tidak tercover. Dari pusat mungkin dinonaktifkan, tapi Kota Tangerang siap untuk itu dan tentunya melalui verifikasi,” tegasnya.
Selain itu, aspirasi lain yang disampaikan warga meliputi usulan perbaikan jalan lingkungan yang telah beberapa tahun diajukan serta perbaikan fasilitas posyandu yang mengalami kebocoran saat hujan.
Menurut Jusman, seluruh aspirasi masyarakat akan tetap ditampung dan diajukan untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
“Namanya kita dewan, apapun pengajuan dari masyarakat harus kita tanggapi. Bukan kita yang menyeleksi, biarkan semuanya diajukan, nanti pemerintah yang menentukan prioritasnya. Tugas kita adalah mengawal agar usulan yang memang prioritas bisa direalisasikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam penyusunan hasil reses, usulan masyarakat perlu disertai data yang lebih rinci seperti ukuran panjang dan lebar jalan atau drainase agar memudahkan pemerintah dalam menghitung kebutuhan anggaran dan mempercepat proses realisasi.
Sebagai wakil rakyat, Jusman berharap aspirasi yang dihimpun dalam Reses II ini dapat diperjuangkan secara maksimal dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.
“Kita ini wakil dari masyarakat, maka harapan mereka harus kita perjuangkan. Karena seluruh anggota dewan turun langsung menyerap aspirasi warga, maka usulan hasil reses juga harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan,” tutupnya. (adv)
