JURNALISPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang melakukan benchmarking ke Kesbangpol Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk mempelajari inovasi penguatan wawasan kebangsaan, kerukunan masyarakat, dan ketahanan sosial.
Kepala Kesbangpol Kota Tangerang, Wawan Fauzi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk menggali strategi dan program yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan kebijakan sesuai karakteristik masyarakat Kota Tangerang.
Salah satu program yang dipelajari adalah Kampung Pancasila, yang mengedepankan kolaborasi lintas perangkat daerah dan masyarakat untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila serta menjaga keharmonisan lingkungan.
”Program ini dipelajari sebagai salah satu pendekatan untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila, membangun kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keharmonisan lingkungan,” jelas Wawan, Rabu (14/10/2026).
Selain itu, rombongan mendalami program penguatan wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama, serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN). Kesbangpol Kota Tangerang juga mempelajari hasil survei Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang mencakup indeks kebangsaan, kehidupan beragama, narkoba, hak asasi manusia (HAM), dan kriminalitas di seluruh RW Kota Surabaya.
”Hasil survei menjadi salah satu bahan untuk memahami kondisi sosial masyarakat dan mendukung perumusan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” sambungnya.
Di sisi lain, Kepala BNN Kota Tangerang, Kombes Pol Siswoyo Adi Wijaya, turut melakukan benchmarking dengan fokus pada pencegahan dan pemberantasan narkotika serta penguatan tata kelola kelembagaan. BNN Kota Tangerang mengunjungi BNN Kabupaten Sidoarjo dan BNN Kabupaten Tulungagung untuk mempelajari pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
”BNN Kota Tangerang melaksanakan kunjungan ke BNN Kabupaten Sidoarjo dan BNN Kabupaten Tulungagung untuk mempelajari pembangunan Zona Integritas, khususnya strategi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” katanya.
Pembelajaran tersebut mencakup penguatan budaya kerja berintegritas, akuntabilitas, pengawasan, inovasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
”Hasil benchmarking diharapkan menjadi referensi untuk memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi dan mendukung kualitas layanan pencegahan serta penanganan permasalahan narkotika bagi masyarakat,” pungkasnya. (Jenni)
