JURNALISPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mendorong penguatan kolaborasi dengan DPRD Kota Tangerang untuk mengoptimalkan pembangunan daerah dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu harapan Pemkot menyusul pelantikan Ketua dan Anggota DPRD Kota Tangerang melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2024–2029.
Harapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah/Janji PAW Ketua dan Anggota DPRD Kota Tangerang yang berlangsung pada Senin (12/10/2026). Dalam agenda tersebut, Saiful Millah resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang.
Pemkot Tangerang berharap pimpinan dan anggota DPRD yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dalam menjalankan tugas kedewanan, mulai dari fungsi legislasi, pengawasan, hingga penganggaran. Selain itu, komunikasi internal dan koordinasi dengan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.
“Harapannya, Ketua dan Anggota DPRD yang baru saja dilantik segera melakukan adaptasi dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Kemudian, lebih kompak membangun komunikasi internal dan kolaborasi dalam melaksanakan program-program kegiatan kedewanan,” ujar Sachrudin.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Koordinasi yang baik diperlukan agar kebijakan dan program yang dijalankan dapat saling mendukung serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ini satu kesatuan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Sinergi internal sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan, begitu juga koordinasi dengan pemerintah daerah,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang Saiful Millah menyatakan akan melanjutkan berbagai agenda positif yang telah dirintis oleh pendahulunya. Ia juga berkomitmen menjaga koordinasi dan konsolidasi, baik di internal DPRD maupun bersama Pemkot Tangerang.
Saiful menegaskan, fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah tetap harus dijalankan secara kritis dengan mengedepankan kerja sama yang konstruktif.
“Kritis tetap harus dijalankan, tetapi dilandasi dengan kerja sama dengan pemerintah. Kita juga harus menjaga koordinasi dan konsolidasi,” ungkap Saiful.
Ke depan, sejumlah persoalan di Kota Tangerang, mulai dari lingkungan, infrastruktur, hingga penataan kabel optik, menjadi perhatian yang perlu dibahas bersama. Berbagai persoalan tersebut akan dikomunikasikan lebih lanjut bersama Pemkot Tangerang untuk menentukan langkah penanganan dan tindak lanjutnya.
Melalui penguatan koordinasi antara Pemkot Tangerang dan DPRD, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Tangerang. (Sudirman)
