JURNALISPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG, 10 November 2026 — Santos Law Firm (SLF) mendesak Gubernur Banten, Andra Soni, S.M., M.AP., untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten terkait rangkap jabatan yang dinilai berpotensi memengaruhi fokus, independensi, profesionalitas, dan efektivitas kerja.
Desakan tersebut disampaikan melalui Dokumen Pendapat Hukum Eksternal (External Legal Opinion) dan Nota Rekomendasi yang dilayangkan kepada Gubernur Banten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten melalui Surat Nomor 101/SLF/LO-Eks/XI/2026.
SLF menyoroti posisi Dr. H. Jamaluddin, M.Pd., yang secara bersamaan menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten serta Ketua PGRI Provinsi Banten Periode 2024–2029.
Menurut SLF, persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari sisi formal mengenai diperbolehkan atau tidaknya rangkap jabatan. Pemerintah Provinsi Banten harus menjawab pertanyaan yang lebih substantif, yakni apakah dua jabatan strategis tersebut memengaruhi fokus, efektivitas kerja, independensi, dan profesionalitas seorang pejabat dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan jabatan publik yang membutuhkan perhatian dan konsentrasi penuh. Di sisi lain, memimpin organisasi sebesar PGRI Provinsi Banten juga memiliki tanggung jawab besar. Karena itu, Gubernur harus melakukan evaluasi secara objektif,” tegas Susanto, SH, Direktur Santos Law Firm.
SLF juga meminta dilakukan penilaian terhadap potensi benturan kepentingan. Sebagai Ketua organisasi profesi, terdapat tanggung jawab memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota, sementara sebagai Kepala Dindikbud terdapat kewenangan menjalankan kebijakan pemerintah di sektor pendidikan.
“Jangan sampai seseorang berada dalam posisi memperjuangkan kepentingan organisasi, tetapi pada saat yang sama memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Potensi seperti ini harus dievaluasi secara objektif,” ujar Susanto.
SLF menegaskan, Gubernur Banten sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki tanggung jawab memastikan pejabat ASN bekerja secara profesional, objektif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Karena itu, SLF mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dindikbud Provinsi Banten, termasuk dampak rangkap jabatan terhadap pelaksanaan tugas kedinasan.
“Yang sedang diuji bukan persoalan pribadi, melainkan standar profesionalitas birokrasi. Jabatan publik adalah amanah yang menuntut fokus, independensi, dan tanggung jawab penuh. Gubernur Banten harus memastikan tidak ada kondisi yang berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan tugas pejabat publik,” pungkas Susanto.
Santos Law Firm menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel di Provinsi Banten (Sudirman)
