JURNALISPOS.CO.ID, SERANG – Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026-2027, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat komitmen mewujudkan proses penerimaan siswa yang transparan, adil, dan bebas dari praktik penyimpangan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (3/6/2026).
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, seluruh pemangku kepentingan harus memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik.
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan, termasuk dalam proses penerimaan peserta didik baru,” tegas Andra Soni.
Melalui komitmen bersama tersebut, Andra mengajak seluruh pihak untuk menghindari berbagai praktik yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan, mulai dari titip-menitip siswa, pungutan liar, manipulasi data hingga penyalahgunaan wewenang.
Di tengah tingginya minat masyarakat untuk bersekolah di SMA dan SMK Negeri, Andra mengakui daya tampung sekolah negeri masih memiliki keterbatasan. Karena itu, Pemprov Banten terus memperkuat Program Sekolah Gratis sebagai solusi memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
“Untuk memperluas akses pendidikan dan meringankan beban masyarakat, Pemerintah Provinsi Banten terus menggulirkan Program Sekolah Gratis. Termasuk perluasan bantuan bagi sekolah-sekolah swasta,” kata Andra Soni.
Menurutnya, keberadaan sekolah swasta memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan akses pendidikan. Bahkan pada tahun ajaran 2026-2027, Program Sekolah Gratis akan diperluas dengan menyasar Madrasah Aliyah (MA) swasta.
“Ini bukan bantuan sosial. Ini upaya kita untuk membantu keluarga bangkit dari kemiskinan,” tegasnya.
Saat ini, Program Sekolah Gratis telah menjangkau 801 sekolah swasta dengan cakupan lebih dari 60 ribu siswa SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta di Provinsi Banten.
“Pada tahun ajaran 2026-2027 akan diperluas ke Madrasah Aliyah swasta dengan kuota sepuluh ribu siswa untuk semua jenjang,” kata Andra Soni.
Sementara itu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Fikri Yasin mengapresiasi langkah Pemprov Banten dalam memperluas akses pendidikan melalui Program Sekolah Gratis.
“Ombudsman datang untuk bersama-sama mendukung program Gubernur Banten,” kata Fikri.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaluddin menjelaskan bahwa penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan.
Ia mengungkapkan, hingga menjelang berakhirnya masa pra-SPMB, jumlah pendaftar telah menembus angka 100 ribu peserta.
“Besok (Kamis, 4 Juni 2026) hari terakhir Pra SPMB Tahun Ajaran 2026/2027,” ungkapnya.
Jamaluddin menambahkan, total daya tampung SMA dan SMK Negeri di Provinsi Banten mencapai 82.703 siswa yang tersebar di 272 sekolah. Sementara calon peserta didik yang belum tertampung nantinya dapat memanfaatkan sekolah swasta yang tergabung dalam Program Sekolah Gratis. (Mil)
