JURNALISPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang senantiasa mendukung program Pemerintah Pusat, kali ini melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP), khususnya dalam Program Pembangunan dan Renovasi Tiga Juta Rumah yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo.
Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, menyampaikan bahwa konsep rumah modular dapat menjadi salah satu solusi dalam menjawab kebutuhan hunian masyarakat yang terus berkembang.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Soft Launching Modular Sample House untuk mendukung pembangunan rumah subsidi serta rumah pemulihan bencana yang murah, cepat, dan berkualitas, di Perumahan Puri Megah Cipondoh, Tangerang, Jumat (17/04/2026).
Menurut Maryono, konsep rumah modular, khususnya untuk kebutuhan pascabencana, dinilai sangat relevan dan memiliki potensi untuk diterapkan lebih luas di berbagai daerah, termasuk Kota Tangerang.
“Untuk konsep rumah pasca bencana, saya rasa ini sudah cukup baik sekali. Mudah-mudahan bisa diterapkan di Indonesia, khususnya di Kota Tangerang,” ujarnya.
Di hadapan jajaran Kementerian PKP dan para pemangku kepentingan, Maryono, juga memaparkan capaian Pemkot Tangerang di sektor perumahan dan permukiman. Hingga tahun 2026, Pemkot telah merealisasikan 10.893 unit rumah melalui program bedah rumah sebagai bagian dari penataan kawasan kampung kumuh sesuai arahan pemerintah pusat.
Ia juga membuka peluang penerapan konsep rumah modular sebagai alternatif dalam program perumahan daerah, terutama apabila sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan anggaran.
“Kita melihat rumah contoh di sebelah kita, mungkin bisa diterapkan pada program bedah rumah Pemkot, bila memang anggarannya memungkinkan,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Penyiapan Lahan & PSU Kementerian PKP, Indra Gunawan, menyampaikan, rumah modular diharapkan dapat menjadi solusi penyediaan hunian yang lebih cepat dibangun dengan harga yang tetap terjangkau, khususnya untuk kebutuhan pascabencana.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BNPB, dan pelaku industri agar konsep ini dapat diimplementasikan secara optimal tanpa mengurangi kualitas bangunan.
“Kami bersama BNPB menyambut baik konsep ini untuk mendukung target 5.000 unit rumah pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Harapannya, harga bisa ditekan sekitar 100 juta rupiah per unit, namun tetap dengan kualitas yang sesuai kondisi Indonesia,” ungkapnya.
Sebagai informasi, rumah modular merupakan sistem pembangunan rumah dengan metode prefabrikasi, di mana komponen bangunan seperti dinding, jendela, dan atap diproduksi terlebih dahulu di pabrik, kemudian dirakit di lokasi pembangunan.
Metode ini memungkinkan proses pembangunan berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan metode konvensional, bahkan dapat selesai dalam waktu sekitar tiga hari (di luar pekerjaan fondasi). (Zaki)
