JURNALISPOS.CO.ID, JOMBANG – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan ziarah ke makam Presiden ke-4 Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus penghormatan terhadap jasa dan nilai perjuangan para tokoh bangsa.
Kapolri bersama rombongan tiba di lokasi sekitar pukul 10.40 WIB dan disambut lantunan selawat hadroh. Kedatangannya diterima langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin.
Prosesi penyambutan berlangsung hangat dengan pengalungan serban sebelum rombongan menuju area makam. Setibanya di lokasi, Kapolri dan rombongan mengikuti doa bersama yang dipimpin Gus Kikin untuk mendoakan Gus Dur beserta keluarga besar pesantren yang dimakamkan di kawasan tersebut.
Usai doa bersama, Kapolri melanjutkan prosesi tabur bunga di pusara Gus Dur sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa beliau bagi bangsa dan negara.
Selain makam Gus Dur, kompleks pemakaman Tebuireng juga menjadi tempat peristirahatan sejumlah tokoh nasional, di antaranya pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy’ari serta KH A. Wahid Hasyim yang merupakan ayahanda Gus Dur.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah tokoh dari keluarga besar Pesantren Tebuireng dan perwakilan pemerintah. Di antaranya Menteri Haji dan Umrah RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan KH M Hasyim Asy’ari, Dr KH Mochamad Irfan Yusuf, Mudir VI Bidang Sarana dan Prasarana KH M Riza Yusuf, Nyai Hj Lelly Lailiyah, serta Nyai Hj Farida Salahudin Wahid.
Rangkaian ziarah berakhir sekitar pukul 11.20 WIB. Setelah dari Tebuireng, Kapolri dijadwalkan melanjutkan ziarah ke makam Presiden pertama RI Ir. Soekarno di Blitar dan makam Presiden kedua RI HM Soeharto sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80.
Diketahui, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan Presiden ke-4 Republik Indonesia yang menjabat pada periode 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Semasa kepemimpinannya, Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang melanjutkan agenda reformasi dengan mendorong profesionalisme militer serta memperkuat supremasi sipil dalam sistem pemerintahan.
Pada masa pemerintahannya, pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikukuhkan secara konstitusional melalui TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri.
Selain dikenal sebagai tokoh demokrasi, Gus Dur juga dikenang sebagai “Bapak Pluralisme” karena konsistensinya dalam memperjuangkan toleransi, keberagaman, serta kerukunan antarumat beragama dan antaretnis di Indonesia. Nilai-nilai tersebut hingga kini terus menjadi inspirasi dalam menjaga persatuan bangsa di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. (Red)
