JURNALISPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik. Salah satunya melalui penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang melalui sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di berbagai sektor pelayanan.
Hingga saat ini, sosialisasi ETPD telah menyasar sektor kesehatan, perusahaan, dan pendidikan. Ke depan, program tersebut akan diperluas ke sektor bisnis hingga pariwisata sebagai bagian dari upaya mempercepat digitalisasi transaksi daerah.
Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibhawa, mengatakan Bapenda sebagai Koordinator Pendapatan sekaligus Sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus mendorong penerapan transaksi non-tunai dalam berbagai layanan publik.
Menurutnya, sistem pembayaran digital mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.
“Penerapan transaksi digital menjadi langkah penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efisien, sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pembayaran daerah,” ujar Kiki, Jumat (29/5/2026).
Ia menjelaskan, sosialisasi yang dilakukan juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, pelaku usaha, serta penyelenggara layanan terkait penggunaan sistem pembayaran non-tunai dalam berbagai transaksi pelayanan publik.
Selain mendukung kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah, implementasi ETPD juga menjadi bagian dari strategi Pemkot Tangerang dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Dengan penguatan ETPD yang terus dilakukan, Pemkot Tangerang berharap ekosistem transaksi digital di Kota Tangerang dapat semakin luas dan mendukung percepatan digitalisasi daerah secara menyeluruh,” tutupnya.
Melalui langkah tersebut, Pemkot Tangerang optimistis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. (Mil)
