JURNALISPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG – Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang, Drs. H. Jusman Said, menegaskan bahwa integritas seorang pejabat publik harus tercermin dari keberaniannya menaati aturan, termasuk ketika aturan tersebut menyangkut kepentingan pribadi maupun keluarga.
Hal itu disampaikan Jusman Said menyikapi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang saat ini tengah berlangsung. Menurutnya, seluruh proses seleksi harus dijalankan secara transparan, objektif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai anggota DPRD yang membidangi pendidikan, Jusman mengaku memahami secara menyeluruh mekanisme dan regulasi SPMB. Namun, ia memilih untuk tidak memanfaatkan jabatan maupun kewenangan yang dimilikinya demi kepentingan putranya yang mengikuti proses seleksi masuk SMA Negeri 5 Kota Tangerang.
“Sebagai wakil rakyat, saya justru harus menjadi orang pertama yang menghormati aturan. Kalau kita ikut menyusun dan mengawal kebijakan, maka kita juga harus memberi contoh dalam pelaksanaannya,” ujar Jusman, Minggu, 5 Juli 2026.
Ia menceritakan, putranya tidak lolos seleksi di sekolah tujuan karena hasil seleksi murni berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk faktor domisili. Meski keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan bagi keluarga, Jusman memilih menerima hasil tersebut sebagai bagian dari proses yang harus dihormati.
“Sebagai orang tua tentu ada rasa sedih melihat anak kecewa. Namun saya percaya, aturan dibuat untuk ditegakkan, bukan untuk dicari celahnya. Tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena seseorang memiliki jabatan,” katanya.
Menurut Jusman, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan hanya dapat dibangun apabila seluruh pihak, termasuk penyelenggara negara dan pejabat publik, menunjukkan komitmen yang sama dalam menaati aturan.
“Jangan sampai masyarakat beranggapan bahwa aturan hanya berlaku bagi orang biasa, sementara pejabat memiliki keistimewaan. Justru keteladanan harus dimulai dari kami yang diberi amanah oleh masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak bahwa keberhasilan harus diraih melalui kemampuan, kerja keras, dan proses yang adil, bukan karena pengaruh maupun kedekatan dengan pemegang kekuasaan.
“Anak-anak harus belajar bahwa masa depan mereka dibangun melalui usaha dan prestasi. Begitu pula para pejabat, kita harus mampu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Menurut saya, kekuasaan sejati bukan kemampuan mengubah aturan demi diri sendiri, tetapi keberanian menahan diri agar aturan tetap berlaku adil bagi semua,” pungkasnya.
Jusman juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SPMB secara objektif dan menjaga kepercayaan terhadap sistem yang telah dibangun pemerintah, sehingga setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan sesuai aturan yang berlaku. (Yanto)
