JURNALISPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mulai melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027 sebagai langkah memastikan program pembangunan yang direncanakan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas daerah.
Kegiatan verifikasi tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman, di The Cendana Ballroom, Howard Johnson Cikokol, Tangerang, Kamis (20/8/2026).
Dalam arahannya, Herman menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus menyusun program dan kegiatan yang sejalan dengan arah pembangunan daerah, sekaligus mampu memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 telah disepakati bersama DPRD pada 14 Agustus 2026. Selanjutnya, kita melakukan penyusunan Raperda APBD, dengan RKA sebagai salah satu dasarnya. Verifikasi ini penting untuk memastikan arah pembangunan dapat diterjemahkan ke dalam program yang tepat dan berdampak,” ujar Herman.
Ia menjelaskan, proses verifikasi menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap program yang diusulkan memiliki keterkaitan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dilengkapi indikator keberhasilan yang jelas, serta menghindari adanya tumpang tindih kegiatan antarperangkat daerah.
“Setiap rupiah yang kita alokasikan harus jelas tujuannya, terukur hasilnya, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan hanya mengejar serapan anggaran, tetapi pastikan setiap belanja menghasilkan kinerja,” tegasnya.
Selain itu, Herman mengingatkan agar penyusunan anggaran tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Menurutnya, dukungan anggaran harus diarahkan pada sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, hingga digitalisasi pelayanan publik disebut menjadi fokus yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan anggaran tahun mendatang.
“Anggaran yang kita kelola adalah amanah masyarakat. Karena itu, harus direncanakan dan digunakan secara cermat, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Lebih lanjut, Herman menilai verifikasi RKA bukan sekadar proses administratif, melainkan momentum untuk memastikan setiap program yang dirancang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat menghasilkan dokumen RKA Tahun Anggaran 2027 yang realistis, terukur, tepat sasaran, serta berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan bukan diukur dari seberapa besar anggaran yang kita belanjakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang kita hadirkan dari setiap rupiah yang kita kelola,” pungkasnya. (Sudirman)
