JURNALISPOS.CO.ID, KAB. TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka studi komparasi terkait optimalisasi penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wareng, Gedung Bupati Tangerang, Kamis (30/7/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, menyambut langsung rombongan Pemkab Muara Enim. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan komitmen Pemkab Tangerang dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, khususnya pekerja sektor informal dan rentan, yang telah dijalankan secara bertahap sejak 2022.
Saat ini, sekitar 500 ribu pekerja di Kabupaten Tangerang telah memperoleh perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurut Soma, capaian tersebut merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bekerja.
“Kami menyambut baik dan merasa sangat bangga atas kunjungan persahabatan dari jajaran Pemkab Muara Enim. Kehadiran jaminan sosial bukan sekadar program administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Perlindungan sosial ini tidak hanya dirasakan saat terjadi risiko kerja, tetapi juga memberikan ketenangan bagi pekerja dalam menjalankan aktivitasnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, hingga pemerintah desa dan kelurahan yang bersama-sama memperluas cakupan kepesertaan pekerja rentan di Kabupaten Tangerang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, Yulius, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Pemkab Tangerang. Ia mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mempelajari berbagai inovasi yang telah diterapkan Kabupaten Tangerang, yang dinilai menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam perlindungan pekerja informal.
“Kami datang ke sini untuk belajar banyak. Berdasarkan data yang kami peroleh, Kabupaten Tangerang adalah yang terbaik untuk cakupan pekerja informal. Kami sangat terkesan dengan capaian perlindungan hingga 500.000 pekerja, serta keberhasilan inovasi sistem pembayaran satu pintu untuk BPJS Ketenagakerjaan aparatur desa yang terbukti berjalan sangat efektif di sini,” ungkapnya.
Menurut Yulius, secara nasional cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih tertinggal dibandingkan Universal Health Coverage (UHC). Melalui studi komparasi ini, Pemkab Muara Enim menargetkan peningkatan kepesertaan pekerja rentan dari 34,8 persen menjadi 59,39 persen pada akhir 2026 dengan mengadopsi praktik baik yang telah diterapkan di Kabupaten Tangerang.
“Pertemuan ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran dan kolaborasi antar daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
