JURNALISPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui kegiatan Asistensi dan Pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber sekaligus pendamping dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI.
Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Tangerang, H. Herman Suwarman, didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas implementasi SAKIP sekaligus mendorong peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tangerang.
Dalam arahannya, Herman menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SAKIP merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah, bukan hanya Bappeda maupun Inspektorat.
“Hasil evaluasi SAKIP bukan hanya menjadi tanggung jawab Bappeda ataupun Inspektorat. Nilai tersebut merupakan cerminan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja seluruh perangkat daerah. Karena itu, peningkatan kualitas implementasi SAKIP harus menjadi komitmen bersama,” tegas Herman saat membuka kegiatan di Ruang Rapat Bappeda Kota Tangerang, Kamis (16/7/2026).
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menjadikan implementasi SAKIP sebagai prioritas dalam setiap tahapan kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan administrasi yang akuntabel. Dengan begitu, setiap program yang dijalankan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB RI, Dra. Nurhasni, menilai Kota Tangerang telah memiliki fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja akan lebih mudah dicapai apabila seluruh perangkat daerah bergerak secara kolaboratif.
“Kota Tangerang memiliki potensi yang besar. Tinggal bagaimana seluruh perangkat daerah bergerak bersama untuk mewujudkan potensi tersebut menjadi capaian akuntabilitas yang lebih baik,” ujar Nurhasni.
Sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut, dilakukan sesi desk pembinaan dan pendampingan intensif terhadap delapan perangkat daerah yang menjadi sampel resmi Evaluasi SAKIP Tahun 2026. Pendampingan difokuskan pada penguatan implementasi SAKIP, penyempurnaan dokumen, serta perbaikan indikator kinerja agar lebih terukur, efektif, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah.
Adapun delapan perangkat daerah yang menjadi sampel Evaluasi SAKIP Tahun 2026 meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta Dinas Ketenagakerjaan.
Melalui kegiatan asistensi ini, Pemkot Tangerang berharap implementasi SAKIP semakin optimal sehingga mampu memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, berkualitas, dan berdampak bagi masyarakat. (Yanto)
