JURNALISPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali menunjukkan kinerja positif dalam tata kelola keuangan daerah. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Kota Tangerang meraih nilai 86,23 dengan predikat Baik, sekaligus masuk dalam daftar pemerintah daerah yang mengikuti tahapan validasi nasional untuk penentuan daerah dengan pengelolaan keuangan terbaik.
Atas capaian tersebut, Pemkot Tangerang bersama sejumlah pemerintah daerah lainnya mendapat kesempatan memaparkan strategi pengelolaan keuangan di hadapan tim validator yang terdiri dari unsur akademisi, profesional, dan media yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, yang mewakili Pemkot Tangerang dalam proses validasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah terus diarahkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat.
“Kenaikan IPKD sebesar 18,44 poin dibanding tahun sebelumnya menunjukkan penguatan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efisien, dan efektif berkat sinergi seluruh perangkat daerah,” ujar Maryono dalam kegiatan Validasi Hasil Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang digelar secara daring dari Tangerang Live Room, Kamis (18/6/2026).
Dalam pemaparannya, Maryono menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut tercermin dari besarnya alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang yang terus menunjukkan tren positif.
“Ini berdampak pada peningkatan kepercayaan publik serta semakin kuatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan Kota Tangerang yang semakin efektif dan akuntabel turut mendukung pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan serta berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, salah satu validator dari unsur media, Alexander Wibisono, mengapresiasi langkah Pemkot Tangerang dalam mengelola keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga keterbukaan informasi agar kepercayaan publik terus terpelihara.
“Saya berharap Pemkot Tangerang terus menjaga akses publik untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah agar berkelanjutan dan tetap akuntabel. Menurut saya, yang paling penting ialah kita menjaga transparansinya,” katanya.
Proses validasi IPKD sendiri merupakan bagian dari tahapan penilaian penghargaan pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan Kemendagri. Selain unsur media, validasi juga melibatkan akademisi dan tenaga profesional guna memastikan penilaian dilakukan secara objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Jenni)
