JURNALISPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG — Pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya ditentukan oleh banyaknya inovasi, tetapi sejauh mana masyarakat dapat merasakan kemudahan dan manfaatnya secara langsung. Hal tersebut mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam rangka Evaluasi Pengawasan Pelayanan Publik Daerah Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027, Jumat (13/11/2026).
Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, diterima langsung oleh Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, di Ruang Rapat Akhlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Evaluasi ini mencakup empat aspek utama, yakni standar pelayanan, pengaduan masyarakat, aparatur dan pengawasan internal, serta pembangunan Zona Integritas.
Dalam kesempatan tersebut, Aria Bima mengapresiasi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis meritokrasi dan pengembangan kompetensi ASN di Kota Tangerang. Menurutnya, pembenahan kualitas aparatur menjadi fondasi penting dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.
“Menurut catatan kami, yang layak menjadi percontohan adalah pengelolaan SDM melalui proses meritokrasi serta pengembangan SDM yang berdampak pada peningkatan soft skill dan hard skill dari ASN-ASN di Kota Tangerang,” ungkap Aria.
Selain itu, ia menyoroti sinergi Pemkot Tangerang dengan instansi vertikal, seperti ATR/BPN serta sektor pendidikan dan kesehatan. Koordinasi lintas sektor tersebut dinilai mampu mengurangi ego sektoral dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan berbagai layanan lintas instansi serta digitalisasi pengaduan masyarakat turut mendapat apresiasi. Menurut Aria, integrasi layanan dan respons cepat terhadap aduan menjadi praktik menarik yang layak dijadikan percontohan.
“Saya juga melihat ada satu peningkatan yang berkaitan dengan pelayanan terpadu dalam satu sistem yang terintegrasi, yakni Mal Pelayanan Publik, termasuk integrasi digitalisasi pengaduan masyarakat yang direspons secara cepat. Nah, pelayanan terpadu inilah yang menarik untuk dijadikan percontohan,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menegaskan komitmen Pemkot Tangerang untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Menurutnya, keberhasilan pelayanan tidak diukur dari seberapa banyak inovasi yang dibuat, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
“Bagi kami, keberhasilan pelayanan bukan diukur dari banyaknya inovasi, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sinergi dengan DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar pelayanan semakin responsif dan berkualitas,” tutur Sachrudin.
Ia berharap kunjungan kerja tersebut dapat menghasilkan masukan serta rekomendasi konstruktif guna memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap memperoleh masukan, evaluasi, dan rekomendasi dari Komisi II DPR RI beserta kementerian dan lembaga terkait, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutupnya. (Jenni)
